Komisi IV DPR Usul Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Cari Pemilik Pagar Laut di Pesisir Tangerang
"Setuju dan sangat mendukung langkah Presiden Prabowo yang memerintahkan untuk mencabut pagar bambu laut di wilayah PIK 2 dan membentuk Tim Investigasi untuk mencari dalang dan pemilik pagar laut tersebut," kata dia dalam keterangannya, Jumat (17/1).

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Anggota Komisi IV, Arif Rahman, mengusulkan agar pemerintah membentuk tim investigasi untuk mencari pemasang dan pemilik pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten.
Arif mengaku mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut tersebut. Namun, Arif juga ingin agar pemerintah mengungkap dalang atau pelaku dalam kasus tersebut.
"Setuju dan sangat mendukung langkah Presiden Prabowo yang memerintahkan untuk mencabut pagar bambu laut di wilayah PIK 2 dan membentuk Tim Investigasi untuk mencari dalang dan pemilik pagar laut tersebut," kata dia dalam keterangannya, Jumat (17/1).
Arif berharap Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran menterinya, terutama dalam kasus temuan pagar laut yang saat ini masih menjadi misteri.
Dia meyakini pagar laut dengan panjang tersebut mustahil dibangun dalam waktu singkat. Oleh karenanya, kata dia, patut diduga proyek tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa ada tindakan apapun dan mengabaikan laporan masyarakat.
"Terutama Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono yang lalai dalam tugasnya karena tidak mungkin pagar laut itu di buat seperti sulap dalam sehari semalam," kata politikus Partai NasDem itu.
"Jika pemagaran ini dilakukan oleh pengembang PIK 2 maka pemerintah harus dengan tegas menindak secara hukum bahkan harus juga dievaluasi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) jika terbukti," imbuhnya.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui proyek pagar laut yang ramai belakangan ini untuk disegel.
Menurut Muzani, Prabowo juga meminta agar kementerian dan pihak terkait untuk segera mencabut dan mengusut kontroversi pagar laut itu.
"Beliau (Prabowo) sudah setuju pagar laut, pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1).(han)