Soal Dugaan Pungli dan Monopoli DAK Oleh Kabid SD, Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Minta Inspektorat Blak-blakan

NUSADAILY.COM – MALANG - Dugaan pungutan liar (Pungli) dan monopoli proyek DAK, yang dilakukan oknum Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) berinisial LS, mendapat sorotan Komisi IV DPRD Kabupaten Malang. Zia Ulhaq, meminta Inspektorat blak-blakan.
Zia, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang ini, mendesak Inspektorat membeberkan temuannya terkait dugaan pungli dan monopoli proyek DAK, yang dilakukan oleh LS. Karena hasil temuan itu, penting dilakukan agar Marwah dunia pendidikan di Kabupaten Malang tetap terjaga dengan baik.
"Dinas Pendidikan adalah mitra kerja Komisi IV DPRD. Kami meminta Inspektorat tidak menutupi dan membeberkan hasil temuan mereka setelah memeriksa pejabat Diknas Kabupaten Malang," ungkap Zia Ulhaq.
Mantan pegiat anti korupsi dalam Malang Coruption Watch (MWC) itu menegaskan, Inspektorat harus bisa membuktikan temuan mereka setelah memeriksa pejabat Diknas.
"Setelah cek dan ricek, Inspektorat harus bisa membuktikan. Kalau memang ada temuan yang mengarah pada ranah pidana, Inspektorat harus segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum," tegasnya.
Ketua Fraksi Gerindra ini mengatakan, bahwa Inspektorat berwenang memanggil seluruh pegawai Diknas. Mulai dari pejabatnya, staf dan siapapun yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya di Dinas Pendidikan.
"Kalau memang terbukti ada unsur pidananya dan itu terpenuhi, meresahkan, pejabat yang diduga melakukan pungli bisa saja dilaporkan ke aparat penegak hukum. Bisa juga dimutasi hingga penurunan pangkat dan golongannya sebagai aparatur sipil negara," jelasnya.
Ia menambahkan, langkah yang diambil Dewan selaku pengawas dalam pemerintahan, pastinya akan memberikan evaluasi menyeluruh pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
"Pastinya kita akan minta dilakukan evakuasi menyeluruh, karena kami mitra kerjasama Dinas Pendidikan. Sehingga apabila terbukti melakukan pungli dan penyelewengan jabatan, kami meminta agar Bupati Malang melakukan evaluasi pada anak buahnya di Dinas Pendidikan secara menyeluruh," paparnya.(ap/wan)